Menata Langkah, Menemukan Solusi Finansial yang Lebih Terarah.

Winayasa Utama sebagai perwakilan nasabah untuk mengajukan keringanan atau melakukan negosiasi ke pihak bank diatur dalam Peraturan BI No. 7/24/DPNP tertanggal 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yang berisi bahwa bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Kelegalitasan kantor kami juga jelas karena sudah terdaftar di Kemenkumham, PSE Komdigi, dan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak).

• Izin Firma: AHU-0001588-AH.01.18 Tahun 2026
• Izin Perusahaan: AHU-A116306.AH.01.30.Tahun 2026
• PSE Komdigi: 030096.01/DJAI.PSE/09/2026
• ID Pajak: 1000-0000-1094-2848

Pengacara kami juga sudah terdaftar di PERADI, dan tim kami merupakan tim yang profesional serta berpengalaman sejak tahun 2014 di bidang mediasi perbankan dan pinjaman online.

Meskipun regulasi lama seperti Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/24/DPNP Tahun 2005 sudah tidak berlaku, aturan tersebut menjadi bukti historis bahwa perwakilan nasabah melalui surat kuasa khusus adalah hal yang wajar. Saat ini, operasional layanan tetap mengikuti koridor regulasi perbankan dan hukum positif yang terbaru.

Kesamaan aturan baru (OJK) dengan aturan lama (BI). Pemberian kuasa tetap sah dan diakui: sama seperti aturan lama, regulasi OJK saat ini tetap memperbolehkan konsumen/nasabah yang memiliki kendala untuk menunjuk perwakilan konsumen — seperti advokat atau lembaga pendampingan hukum — guna mengajukan dan mengurus pengaduan. Syarat utamanya tetap sama, yaitu wajib dilengkapi dengan surat kuasa khusus dan dokumen pendukung yang sah.

Perlu kami jelaskan bahwa jasa mediasi atau pendampingan penyelesaian utang kartu kredit dan KTA bukan merupakan layanan yang dapat didaftarkan sebagai jasa mediasi utang di OJK.

Apabila terdapat perusahaan yang tercatat atau memiliki izin dari OJK, maka perlu diperhatikan bahwa status terdaftar/berizin tersebut berkaitan dengan jenis layanan keuangan yang memang berada dalam kewenangan OJK, seperti layanan pinjaman atau produk jasa keuangan lainnya.

Dengan demikian, status terdaftar di OJK untuk layanan keuangan tertentu tidak serta-merta berarti bahwa layanan mediasi atau pendampingan penyelesaian utangnya juga terdaftar di OJK.

Informasi ini disampaikan berdasarkan penjelasan Layanan Konsumen OJK – 157.

Kami adalah kantor hukum yang memberikan pendampingan kepada nasabah yang menghadapi permasalahan finansial, termasuk persoalan utang kartu kredit, KTA, maupun kewajiban finansial lainnya.

Pendampingan kami dilakukan secara menyeluruh, mulai dari:

• ⚖️
  Memahami kondisi utang secara menyeluruh

  Kami membantu menelaah kondisi dan permasalahan utang Anda agar dapat diketahui posisi serta permasalahan yang sebenarnya.

• 📋
  Menyusun langkah penyelesaian yang realistis

  Berdasarkan kondisi tersebut, kami membantu menyusun langkah penyelesaian yang lebih terarah dan realistis, dengan mempertimbangkan kemampuan serta situasi yang dihadapi.

• 🤝
  Mendampingi proses negosiasi

  Kami mendampingi komunikasi dan proses negosiasi dengan pihak terkait untuk mengupayakan solusi penyelesaian yang paling memungkinkan berdasarkan kondisi Anda.

• 🛡️
  Memberikan pendampingan ketika terjadi intimidasi atau tindakan yang merugikan

  Kami memahami bahwa persoalan utang tidak jarang membuat seseorang mengambil keputusan dengan cara “gali lubang, tutup lubang”, hingga akhirnya menghadapi tekanan yang semakin berat.

  Dalam kondisi tertentu, nasabah dapat mengalami ancaman, intimidasi, teror, atau tindakan penyebaran data pribadi. Apabila terdapat dugaan tindakan yang melanggar hukum, kami juga dapat memberikan pendampingan hukum dan membantu proses penyusunan maupun pelaporan kepada pihak yang berwenang.

Tujuan kami bukan sekadar membantu menghadapi utang, tetapi memberikan pendampingan hukum agar Anda dapat menghadapi permasalahan tersebut dengan langkah yang lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan koridor hukum.

Pada prinsipnya, utang tetap merupakan kewajiban yang harus diselesaikan. Namun, ketika kondisi pembayaran sudah tidak lagi sesuai dengan kemampuan, yang perlu dilakukan bukan sekadar terus membayar tanpa perencanaan.

Kami membantu Anda memahami posisi hukum dan kondisi kewajiban secara menyeluruh, kemudian mendampingi penyusunan langkah penyelesaian yang lebih realistis serta proses komunikasi dan negosiasi dengan pihak terkait.

Dengan demikian, Anda dapat menghadapi kewajiban tersebut dengan perencanaan yang lebih terstruktur, terukur, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Biasanya tidak langsung berhenti. Di awal, kondisi 70:30 atau bisa masih terasa sama. Penagihan akan tetap ada baik dari deskcall ataupun penagihan lapangan, karena data sejatinya tidak dapat dihapus. Tapi Anda akan kami update dan proteksi, termasuk mediasi penagihan lapangan.

Namun seiring proses berjalan, banyak klien mulai merasakan tekanan yang lebih terkendali dan arah yang lebih jelas.

Pada dasarnya, untuk BI checking sifatnya blacklist sementara, hanya pada saat proses tunggakan saja.

Ketika Anda sudah melunasi hutang di bank/pindar dan sudah terbit surat lunas/pemberitahuan, maka secara otomatis pihak bank/pindar wajib melapor ke BI/OJK untuk pemulihan nama baik.

Fee dibayarkan di awal karena proses pendampingan membutuhkan biaya operasional sejak perkara mulai ditangani, mulai dari surat-menyurat, pendampingan penagihan, negosiasi dengan pihak kreditur, hingga proses penyelesaian.

Setelah pembayaran, klien akan mendapatkan kuitansi dan dokumen pendampingan sesuai kesepakatan.

Melalui layanan kami, Anda mendapatkan pendampingan hukum, bantuan menghadapi proses penagihan, serta pendampingan negosiasi untuk mengupayakan solusi pembayaran yang lebih sesuai dengan kondisi Anda.

Kami tidak menjanjikan hasil tertentu, tetapi memastikan proses pendampingan dilakukan secara profesional dan transparan.